KAB. BOGOR CIJERUK – LENSA PEMBAHARUAN // Keluarga Mahasiswa Bogor Selatan (KMBS) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan vila di kawasan lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Desakan ini khususnya ditujukan untuk wilayah Kecamatan Cigombong, Cijeruk, Caringin, Cisarua, dan Megamendung.
Ketua KMBS, Riki Hadiwinata, menilai pembangunan vila di kawasan pegunungan tersebut semakin masif. Kondisi ini diduga berpotensi mengubah fungsi lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai kawasan pertanian, daerah resapan air, maupun kawasan lindung.
“Kalau malam hari, lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango terlihat dipenuhi titik cahaya dari bangunan vila. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pengawasan yang lebih serius dari pemerintah,” ujar Riki kepada PAKAR, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, Pemkab Bogor perlu melakukan audit terhadap seluruh bangunan vila, mulai dari status lahan, legalitas perizinan, hingga kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apabila ditemukan pelanggaran atau bangunan yang berdiri di kawasan yang tidak sesuai peruntukan, pemerintah diminta untuk menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
KMBS menegaskan bahwa pemanfaatan ruang wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Aturan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pembongkaran terhadap bangunan yang terbukti melanggar.
Selain aspek tata ruang, KMBS mengingatkan bahwa lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air dan penyangga ekosistem. Pembangunan yang tidak terkendali dikhawatirkan meningkatkan risiko longsor, banjir, serta menurunkan daya dukung lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Untuk itu, KMBS meminta Pemkab Bogor membentuk tim terpadu yang melibatkan DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPN, dan aparat penegak hukum guna melakukan inventarisasi serta evaluasi terhadap seluruh vila di kawasan tersebut.
“Jangan menunggu sampai terjadi kerusakan lingkungan atau bencana. Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas dan konsisten demi menjaga fungsi kawasan serta melindungi kepentingan masyarakat,” tutup Riki Hadiwinata.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Agraria Institute, Dede Firman Karim, menyatakan bahwa pengawasan pemanfaatan ruang harus dilakukan secara objektif dan berbasis data. Menurutnya, setiap bangunan baik milik masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah—wajib memenuhi ketentuan tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta persyaratan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
”Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan aturan. Semua bangunan wajib tunduk pada ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku,” tegas Dede.
KMBS dan Agraria Institute pun mendorong Pemkab Bogor untuk segera membentuk tim terpadu guna melakukan inventarisasi, verifikasi, dan evaluasi terhadap bangunan vila di kawasan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, AY. Sogir, menegaskan bahwa pihaknya sangat setuju dengan saran dan usulan dari para mahasiswa. Menurutnya, hal itu merupakan wujud kepedulian untuk menyelamatkan lingkungan dari ancaman “hutan beton”, terutama terkait berdirinya vila-vila yang diduga berada di atas tanah negara.
Politisi PKB itu menambahkan, Komisi I akan segera melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi tersebut dalam waktu dekat.
”Kami akan segera melakukan peninjauan dalam waktu dekat,” ucapnya tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan audit dan evaluasi pembangunan vila di kawasan lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango tersebut.
@ Redaksi
