KAB. BOGOR – GERBANG WARTA INDONESIA // Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi, meminta pihak pengembang untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.
Hal tersebut selaras dengan penegasan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bahwa kondisi infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat harus segera diperhatikan.
”Sesuai dengan yang disampaikan Pak Bupati saat Hari Jadi Bogor (HJB), pengelola di sana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, salah satunya sarana dan prasarana pendidikan,” ujar Wawan Haikal Kurdi, yang akrab disapa Wanhay, Senin (8/6/2026).
Wanhay menuturkan, saat dirinya memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, ia menegaskan bahwa setiap pihak swasta yang berinvestasi di Bumi Tegar Beriman wajib memiliki kepedulian sosial. Kepedulian tersebut harus mencakup bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur jalan.
”Saat rapat paripurna, saya sebagai Wakil Ketua DPRD mengingatkan siapa pun yang berinvestasi harus peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat setempat,” jelasnya.
Tak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pembangunan SMA/SMK Negeri di Malasari, mengingat wilayah tersebut berada di perbatasan Bogor-Sukabumi.
”Karena SMA merupakan ranah Pemprov, kami akan berkoordinasi ke tingkat provinsi bahwa kecamatan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Pihak provinsi tinggal membangun saja karena lahan sudah disiapkan,” tambah Wanhay.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menargetkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Desa Malasari melalui APBD Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat merayakan HJB ke-544 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat setempat.
Menurut Rudy, wilayah Malasari memerlukan perhatian khusus karena posisinya yang berada di wilayah perbatasan.
”Selain infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan juga harus dikejar. Sebab, masih ada SMP dan SMA di desa ini (Malasari) yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) hanya dua kali dalam seminggu,” ujarnya, akhir pekan
